Alexa
Jum'at, 20 Oktober 2017

PKS Kritik Gencarnya Infrastruktur Era Jokowi Belum Berdampak

Gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Suara.Com
Adhitya Himawan
Pekerja mennyelesaikan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Fatmawati, Jakarta, Selasa (29/8). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Pekerja mennyelesaikan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Fatmawati, Jakarta, Selasa (29/8). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Partai Keadilan Sejahtera menginginkan titik berat pemerintah kepada pembangunan infrastruktur juga harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air.

"Setelah tiga tahun fokus melakukan pembangunan infrastruktur, mulai timbul pertanyaan dari masyarakat, sejauh mana pembangunan infrastruktur tersebut mampu mendorong perekonomian nasional," kata Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Teknologi DPP PKS Handi Risza dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Handi mengingatkan besaran anggaran infrastruktur selalu meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada 2009 sebesar Rp76,3 triliun, kemudian melonjak mencapai Rp206,6 triliun pada 2014.

Sedangkan pada pemerintahan Presiden Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun tahun 2015, kemudian terus meningkat menjadi Rp 317,1 triliun pada 2016, dan 2017 kembali meningkat mencapai Rp 390 triliun serta 2018 diperkirakan mencapai Rp409,9 triliun.

"Hanya dalam kurun waktu tiga tahun Presiden Jokowi sudah menaikkan dua kali lipat anggaran belanja Infrastruktur," paparnya.

Namun, ia berpendapat besarnya alokasi anggaran infrastruktur ternyata belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, baik dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah maupun dari investasi.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan belanja infrastruktur selama ini, seperti yang diinformasikan bahwa Bappenas telah melakukan kajian terhadap capaian pembangunan infrastruktur terhadap RPJMN hingga 2019.

"Hasilnya, secara nasional, terdapat 13 persen target yang kemungkinan tidak tercapai, 63 persen target bisa dicapai dan 24 persen bisa tercapai dengan kerja keras," paparnya.

Ia menuturkan, dengan melihat usia pemerintahan yang efektif hanya tinggal kurang lebih satu tahun ke depan, agak riskan dengan memaksakan pembangunan proyek infrastruktur besar, tetapi belum tentu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal tersebut, lanjutnya, karena besarnya alokasi anggaran infrastruktur saat ini ternyata belum berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan pentingnya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk menutup kesenjangan dalam bidang infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih optimal.

"Pemanfaatan investasi sektor swasta dapat membantu Indonesia memenuhi kebutuhan infrastruktur yang besar dengan lebih cepat dan efisien," kata ekonom utama Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Gil Sander mengatakan partisipasi yang besar dari sektor swasta sangat dibutuhkan karena alokasi anggaran infrastruktur dari pemerintah masih terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. (Antara)

Terpopuler

Terkini