Pemerintah Gelar Program Kota Tanpa Kumuh di 11.067 Kelurahan

Tujuannya untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20015-2019.

Suara.Com
Adhitya Himawan | Dian Kusumo Hapsari
Pemerintah Gelar Program Kota Tanpa Kumuh di 11.067 Kelurahan
Kementerian PUPR menggelar program Kota Tanpa Kumuh di puluhan ribu Kelurahan seluruh Indonesia. [Dok Kementerian PUPR]

Momentum Idulfitri menjadi berkah tersendiri bagi Endang, warga RT 14 Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta. Aneka ragam kue kering usahanya seperti nastar, kaestengel, putri salju, kebanjiran order. Dengan memanfaatkan pemasaran melalui media sosial, dia berhasil menjaring pembeli dari dalam dan luar Kota Jakarta.

Endang adalah salah satu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Camar di Kelurahan Pisangan Timur. KSM ini dibentuk pada 2015, dan merupakan salah satu penerima manfaat ekonomi program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sebelum dana Kotaku saya bermitra dengan koperasi, tetapi bermitra dengan koperasi bunganya terlalu besar, bisa sampai 3 persen. Kita melalui Kotaku cuma kena 1 persen,” ujar Endang dalam keterangan resmi, Kamis (29/6/2017).

Melalui Kotaku, KSM Camar yang beranggotakan lima orang ini mendapatkan modal awal pinjaman sebesar Rp15 juta, dan dibagi merata masing-masing sebesar Rp3 juta per orang untuk jenis usaha yang berbeda, mulai dari katering dan kue basah, rempeyek kacang warung kelontong, hingga jasa instalasi listrik.

Usaha unggulan KSM Camar adalah pengolahan makanan atau katering dan kue Ibu Endang. Dia mengajukan pinjaman sebesar Rp3 juta. Dari pinjaman tersebut, ia dapat meningkatkan omzet usahanya sebesar Rp700.000 per bulan.

Junaedi, salah seorang warga mengatakan sebelumnya terdapat lima Rukun Warga (RW) di kelurahan tersebut yang termasuk dalam kategori tertinggal dibandingkan dengan RW lainnya.

Namun kondisi itu perlahan berubah setelah mendapatkan intervensi dari pemerintah berupa program gabungan bernama Integrated Community Driven Development (ICDD) Phase III, Program PNPM Mandiri. Selain itu, juga progam Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang memanfaatkan pinjaman dari World Bank 216,5 juta dolar Amerika Serikat (AS), Asian Infrastructure Investment bank (AIIB) sebesar 216,5 juta dolar AS, dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar 330 juta dolar AS.

Pria yang kemudian didapuk menjadi Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Pisangan Timur ini mengisahkan, kelima RW tersebut mendapatkan bantuan senilai total Rp100 juta pada 2009.

Dengan bantuan itu, dia mengajak warga untuk terlibat membenahi infrastruktur drainase, jalan, dan lebih jauh membuat program wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui enam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Kita diberikan keleluasaan untuk menyeleksi siapa saja yang diloloskan usahanya dan berhak mendapatkan pinjaman. Ini untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman yang seharusnya untuk usaha tetapi digunakan untuk membayar hutang, karena banyak warga yang terbelit rentenir,” ujarnya.

Dia menambahkan, sejak tahun lalu pihaknya juga mulai melakukan pemetaan sanitasi di lingkungan warganya. Bersama dengan Ketua RW setempat, dia melakukan pendataan dari rumah ke rumah, menandai rumah yang memiliki drainase buruk, dan tidak memiliki septic tank.

Rumah-rumah tersebut nantinya akan menjadi penerima manfaat bantuan infrastruktur permukiman program Kotaku berupa pembuatan septic tank komunal maupun septic tank individual.

“Di sini banyak yang punya jamban tetapi tidak punya septic tank. Saluran got jadi bau dan mampet. Bakteri E-Coli-nya juga tidak baik untuk kesehatan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menyatakan Kotaku dilaksanakan di 11.067 kelurahan yang berada di 269 kabupaten/kota, 34 provinsi seluas 38.000 hektare kawasan kumuh untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20015-2019, yaitu 100-0-100 atau 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen sanitasi.

Program ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai dalam rangka mengurangi kumuh berdasarkan pada 7 + 1 indikator kumuh, yaitu keteraturan bangunan dan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, penanggulangan kebakaran dan ruang terbuka hijau.

Sejauh ini, pencapaian program tersebut sebesar 71,5 persen air minum, 8,5 persen kawasan kumuh, dan 64 persen sanitasi. Untuk mencapai target tersebut, Sri menyatakan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi juga perlu memanfaatkan dana investor melalui proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini