Rabu, 22 Agustus 2018

Rupiah Anjlok, Sri Mulyani Pastikan APBN Sehat

Penerimaan perpajakan hingga Februari ini sudah tembus di atas 14 persen.

Suara.Com
Iwan Supriyatna | Dian Kusumo Hapsari
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih cukup sehat.

Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah di luar dari asumsi makro yang ditetapkan pemerintah yakni di Rp 13.400 per dolar AS.

“Sampai saat ini masih baik, kondisi ekonomi Indonesia pada April 2018, pertumbuhan 5,06 persen kemudian inflasi 3,4 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara year to date Rp 13.631, fondasi dari sisi APBN terus kami jaga supaya kami mampu menahan arus dari luar,” kata Ani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan, arus dari luar inilah yang memicu pelemahan rupiah. Penurunan nilai tukar rupiah terjadi setelah Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell berbicara di depan Kongres Amerika. Dia menyatakan kondisi ekonomi dan inflasi Amerika terus menguat.

Sentimen dari luar itu dinilai Sri Mulyani penting diantisipasi lantaran kondisi di dalam negeri cukup stabil. Dia mengatakan, APBN dalam kondisi yang baik. Contohnya, penerimaan perpajakan yang hingga Februari ini sudah tembus di atas 14 persen.

Jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan situasi satu hingga dua tahun sebelumnya yang tumbuh di bawah 10 persen, bahkan sempat negatif.

Faktor lain seperti cadangan devisa, current account defisit, serta ekspor dan impor pun menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun masih memiliki momentum untuk terus tumbuh.

Lebih jauh, Sri Mulyani menyampaikan pihaknya akan memperbaiki APBN menjadi instrumen yang lebih aktif mengelola ekonomi Indonesia. Maksudnya, pemerintah akan makin memperkuat pondasi dan struktur APBN dengan berbagai cara.

"APBN address isu yang struktural, kemiskinan, pemerataan dan pondasi yang bisa mendukung ekonomi berkelanjutan," ujarnya.

Terpopuler

Terkini