Kamis, 24 Januari 2019

Pembangunan Konsep TOD Terhambat Perizinan Pemprov DKI Jakarta

Konsep TOD yakni hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal seperti KRL.

Suara.Com
Iwan Supriyatna | Achmad Fauzi
Pembangunan Konsep TOD Terhambat Perizinan Pemprov DKI Jakarta
Menteri BUMN Rini Soemarno. (Suara.com/Achmad Fauzi)

Suara.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, selama ini pembangunan Transit Oriented Development ( TOD ) di Jakarta masih terganjal oleh perizinan dari Pemprov DKI Jakarta .

Rini mencontohkan, TOD di Tanjung Barat meski telah dilakukan groundbreaking pada Agustus 2017, namun baru mendapat izin pembangunan pondasi dari ‎Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi yang kemarin akhirnya permasalahannya di perizinan yang sedikit lama. Jadi seperti di Tanjung Barat, kita sudah groundbreaking, nah karena proses perizinannya IMB beda-beda, jadi seperti di sana kita baru dapat izin pondasi. Izin pondasi selesai kita harapkan Januari untuk izin IMB ke atasnya," ujar Rini saat ditemui di Stasiun Rawa Buntu, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Senin (10/12/2018).

Selain TOD di Tanjung Barat, mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian ‎itu menyebutkan, TOD Juanda dan Senen juga masih terganjal oleh perizinan.

Maka dari itu pihaknya, memintah Pemprov DKI agar cepat untuk mengeluarkan izin pembangunan TOD tersebut.

"Kalau Juanda ‎dan Senen kita masih menunggu izin DKI. Kami waktu itu sudah bicara dengan Gubernur DKI Jakarta, beliau bersedia duduk bersama-sama untuk mempercepat izinnya," tandas Rini.

Untuk diketahui, beberapa perusahaan pelat merah berencana membangun banyak hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

Konsep tersebut‎ yakni hunian yang dekat atau terintegrasi dengan transportasi massal dalam hal ini Kereta Rel Listrik (KRL).

Sedikitnya ada beberapa wilayah yang akan dibangun TOD yang huniannya terintegrasi dengan KRL yakni, Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan.

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini