Kementerian PUPR dan TNI Tingkatkan Kerja Sama Bangun NKRI

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nawa Cita terutama untuk pemerataan pembangunan.

Suara.Com
Iwan Supriyatna
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan beberapa anggota TNI menyusuri Sungai Ciliwung. (Dokumen: Kementerian PUPR)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan beberapa anggota TNI menyusuri Sungai Ciliwung. (Dokumen: Kementerian PUPR)

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nawa Cita terutama untuk pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa.

Bagi Kementerian PUPR, payung kerja sama pelaksanaan TMMD adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan TNI No. 22/PKS/M/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa TMMD masih relevan dalam konteks kekinian karena dua hal, yakni dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, dimana kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kunci.

Kedua, dalam rangka membantu kabupaten/kota dan masyarakat untuk menyediakan infrastruktur yang baik, termasuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

“TNI lahir dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. TMMD ini adalah sarana untuk lebih mendekatkan TNI dengan rakyat. Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI sudah lama dilakukan, meliputi 4 bidang utama, yakni sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman (air bersih dan sanitasi) dan perumahan rakyat,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (30/1/2018) Kepala Badan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam membangun infrastruktur Kementerian PUPR terus bersinergi bersama dengan TNI.

Pada Rapim TNI tersebut turut hadir sebagai pembicara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

”Keterpaduan pembangunan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan oleh Ditjen Binamarga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan serta melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, TNI dan Polri,” kata Hadi.

Menurut Hadi, dalam bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dan TNI bekerjasama mencegah kerusakan daerah aliran sungai akibat pencemaran maupun alih fungsi lahan seperti di Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane dan Sungai Citarum.

Kerjasama juga dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi Situ Rawa Gede dan Situ Kandang Babi, serta kegiatan tanggap darurat bencana.

Di bidang Bina Marga, TNI membantu pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan dan Papua serta Jalan Trans Papua.

TNI melakukan pembukaan lahan dan pembangunan badan jalan yang kemudian dilanjutkan oleh Kementerian PUPR untuk konstruksi jalannya.

Ketersediaan jalan di kawasan perbatasan dan daerah terisolir, disamping meningkatkan konektivitas, juga menjadi pertahanan negara.

TNI juga membantu pembangunan Dermaga Tawiri beserta penataan lansekap kawasannya di Provinsi Maluku yang akan menjadi dermaga singgah Kapal Perang TNI AL.

“Di bidang perumahan, Kementerian PUPR sejak tahun 2015 - 2018 membangun sebanyak 1.994 unit Rumah Khusus TNI di 34 Provinsi serta membangun sebanyak 114 tower (4.267 unit) Rumah Susun TNI di 24 Provinsi,” terangnya.

TNI juga membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa di NTB dengan menjadi fasilitator pembangunan rumah tahan gempa bersama para ahli dan CPNS Kementerian PUPR.

Pembangunan infrastruktur permukiman juga ada yang melibatkan TNI salah satunya adalah Ekspedisi Bhakti Kesra Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015 di Pulau Muna Kabupaten Muna, Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut, Pulau Wawonii Kabupaten Wawonii, Pulau Togean Kabupaten Tojo Una Una.

Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 yakni pembangunan infrastruktur pemukiman di Pulau Bajo Kabupaten Bima, Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, Pulau Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pulau Kaimana Kabupaten Kaimana. Selain itu pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan fasilitas pendukungnya.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini