Tiket Pesawat Mahal, Luhut dan Menhub Murka ke Garuda Indonesia

Pemerintah nampaknya serius menyikapi tarif tiket pesawat yang masih tinggi.

Suara.Com
Iwan Supriyatna | Achmad Fauzi
Tiket Pesawat Mahal, Luhut dan Menhub Murka ke Garuda Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (Suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Suara.com - Pemerintah nampaknya serius menyikapi tarif tiket pesawat yang masih tinggi. Salah satunya mengadakan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan perwakilan maskapai-maskapai nasional serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Rapat tersebut terkuak dari notulen PHRI yang beredar di WhatsApp Group kalangan wartawan. Dalam notulen tercatat, rapat dilakukan pada 25 Maret 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat pada pukul 15.30 WIB.

Tak hanya maskapai, online travel agent seperti Traveloka dan Tiket.com pun ikut hadir dalam rapat tersebut.

Dalam catatan rapat di Notulen tersebut, Menko Luhut sangat menyesali kenapa harga tiket pesawat tidak pernah turun, padahal pemerintah sudah sering mengimbau kepada operator airlines untuk bijak dalam menetapkan besaran harga tiket pesawat.

"Masalah airlines, tiket menimbulkan banyak persepsi di masyarakat dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat," kata Luhut seperti dikutip dari isi notulen tersebut.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan tiket masih mahal, padahal harga avtur sudah diturunkan. Bahkan beberapa maskapai, telah mendapat pola pembayaran khusus untuk pembelian avtur.

"Semua daerah telah meminta untuk penurunan harga tiket. Menhub merasa ada kebablasan kebijakan yang dilakukan maskapai tidak mengindahkan permintaan untuk menurunkan tiket maskapai, sehingga menimbulkan masalah yang tidak pernah selesai. Khususnya Garuda Indonesia. Industri Pariwisata terdampak akibat mahalnya tiket," kata Menhub.

Sementara itu Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani yang turut hadir juga ikut berkomentar dalam notulen dengan mengatakan, industri pariwisata terganggu terutama pada okupansi hotel yang turun 20-40 persen.

"Penurunan occupancy hotel juga berdampak ke ekonomi daerah. Selain sektor pariwisata, kenaikan harga untuk cargo juga berdampak terhadap pengiriman barang," tutur Hariyadi.

Selain mengungkapkan kekecewaan Menko Maritim Luhut dan Menhub Budi Karya Sumadi, Hariyadi juga menyebutkan kekecewaan Luhut terhadap direksi Garuda Indonesia yang tidak mengindahkan pemanggilan tersebut.

"Menko Maritim sangat menyesalkan Dirut Garuda tak hadir dalam rapat tersebut," imbuh dia.

Suara.com berusaha mengkonfirmasi keabsahan notulen tersebut kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan. Namun, pihaknya mengaku tak mengetahui pertemuan tersebut.

"Saya enggak tahu posisinya, silahkan tanya ke pihak PHRI langsung," kata dia.

Suara.com juga kemudian berusaha menghubungi Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respon dari pihak tersebut.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini