Menkeu : Pelaksanaan APBN yang Baik Turunkan Kemiskinan di Indonesia

Ketua BPK mengapresiasi pemerintah, karena menyerahkan LKPP tepat waktu.

Suara.Com
Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Menkeu : Pelaksanaan APBN yang Baik Turunkan Kemiskinan di Indonesia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (27/3/2019) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 yang belum diperiksa (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Dok : KLHK).

Suara.com - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang baik merupakan salah satu faktor yang turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 10,12 persen pada 2017, menjadi satu digit angka yaitu 9,66 persen di 2018.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 yang belum diperiksa (unaudited). Penyerahan dilakukan di Jakarta, Rabu (27/3/2019)

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat menjadi 5,17 persen di tahun 2018, setelah sebelumnya di tahun 2017 adalah 5,07 persen,” ujarnya.

Penyerahan LKPP ini, menurut Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan APBN.

Ketua BPK mengapresiasi pemerintah karena menyerahkan LKPP tepat waktu. Ketepatan waktu menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang baik dan selanjutnya LKPP 2018 akan diperiksa oleh BPK.

Pada acara penyerahan LKPP 2019 ini hadir juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, serta pejabat negara yang mewakili kementerian lembaga.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini