Poyuono Serukan Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Mereka Dapat Per Kepala

"Pajak digunakan untuk apa? Ya untuk segala macam dari mulai jalan raya termasuk DPR dan partai politik."

Suara.Com
Iwan Supriyatna | Muslimin Trisyuliono
Poyuono Serukan Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Mereka Dapat Per Kepala
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. (suara.com/Lili Handayani)

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak khawatir dengan seruan tolak bayar pajak oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Menanggapi hal tersebut Menkeu Sri Mulyani menuturkan, banyak politisi tidak setuju dengan seruan tersebut. Selain itu perlu ada seruan yang lebih baik dari pada mengajak untuk tidak membayar pajak.

"Tidak, dari teman-teman politisi sudah berkomentar jadi saya tetap berharap masih banyak yang memiliki pendekatan kenegarawanan yang baik," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan perekonomian. Dengan membayar pajak bisa menjaga penyelenggaraan pemerintahan.

"Masalah perpajakan sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Jadi kalau kita mau menjaga bersama kita harus menjalankan kewajiban dan kita boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban juga dilakukan," tambahnya.

Bila seruan tidak membayar pajak terus dilakukan negara bisa tidak berjalan. Ia mengingatkan hasil dari pendapatan pajak untuk fasilitas umum dan aparat negara.

"Pajak digunakan untuk apa? Ya untuk segala macam dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, air dan listrik. Seluruh aparat termasuk DPR dan partai politik mendapatkan APBN jangan lupa mereka mendapatkan per kepala," terangnya.

Sebelumnya, Arief Poyuono mengajak masyarakat Indonesia yang telah mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Ia meminta kepada masyarakat untuk berdiam diri tanpa harus melemparkan kritik kepada pemerintah karena dianggap tidak sah lantaran dihasilkan dari Pilpres yang terlegitimasi.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujar Arief Poyuono.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini