Kemenkes Beri Waktu 6 Bulan Bagi Rumah Sakit yang Belum Akreditasi

Total Rumah Sakit yang bekerjasama ada 2217, yang sudah terakreditasi sebanyak 1759. Sisanya belum

Suara.Com
Ade Indra Kusuma | Firsta Nodia
Kemenkes Beri Waktu 6 Bulan Bagi Rumah Sakit yang Belum Akreditasi
Menkes NIla F Moeloek saat jumpa pers terkait RS yang belum akreditasi [suara.com/firsta]

Suara.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memberi kesempatan bagi rumah sakit yang belum terakreditasi untuk memenuhi persyaratan hingga enam bulan kedepan. Selain itu mereka juga tetap diperbolehkan untuk memberikan pelayanan bagi peserta JKN KIS.

Lebih lanjut Ia menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan. Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

"Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Menkes dalam temu media di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Menkes mengatakan, per 1 Januari 2019 banyak sekali rumah sakit yang belum dapat memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini terjadi, karena rumah sakit tersebut tidak memenuhi akreditasi yang distandarisasi oleh Kementerian Kesehatan.

"Total Rumah Sakit yang bekerjasama ada 2217. Yang sudah terakreditasi sebanyak 1759. Sisanya belum terakreditasi dan ini kita dorong untuk memenuhi syarat hingga Juni 2019," imbuh Menkes Nila.

Akreditasi sendiri kata Menkes Nila merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Untuk memenuhi syarat akreditasi ini RS harus memiliki beberapa kriteria seperti sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

"Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri. Akreditasi ini juga jadi salah satu prasayarat untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak 2014 lalu," tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja. Terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya," imbuh Fachmi. 

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini