Kamis, 13 Desember 2018

Kasus Korupsi Hakim, MA: Prinsipnya Harus Dibinasakan

Dalam hal ini, MA juga mendukung penuh kinerja KPK untuk membinasakan hakim yang terlibat dalam kasus korupsi.

Suara.Com
Ferry Noviandi | Nikolaus Tolen
Ketua Kamar Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto. (Suara.com)
Ketua Kamar Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto. (Suara.com)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap dan menetapkan oknum hakim sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi. Kali ini KPK menangkap hakim pada Pengadilan Negeri Tanggerang Wahyu Widya Nurfitri, karena menerima uang suap Rp30 juta dari pengacara untuk memenangkan sebuah perkara wanprestasi yang tengah ditanganinya.

Terhadap hal itu, Ketua Kamar Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto mengaku sangat kecewa dan marah. Karena itu dia mendukung KPK untuk membinasakan hakim yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Masih ada hakim yang belum  mengikuti perubahan di MA. Maka dengan sangat menyesal kita harus mengambil tindakan tegas, yang tidak bisa dibina harus dibinasakan prinsipnya," katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Sunarto mengatakan selama ini MA sudah berusaha untuk membersihakan apartur peradilan dari praktik korupsi. Meski begitu, masih ada oknum yang keluar dari komitmen yang ada sehingga berani menodai profesinya.

"Kami memberikan apresiasi sangat tinggi karena KPK konsisten dengan janji-janji dan tekadnya untuk selalu menjaga integritas hakim," kata Sunarto.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara MA Suhadi yang sangat menyesalkan penangkapn terhadap hakim kembali terulang.

"Perisitwa ini sangat disesalkan lembaga MA di mana MA sedang melakukan reformasi peradilan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Banyak regulasi diambil MA untuk mencegah perbuatan menyimbang antara lain Perma (Peraturan MA) Nomor  7, 8, 9 tahun 2016," katanya.

Selain itu, MA juga sudah mengeluarkan maklumat MA Nomor 1 Tahun 2017 yang dengan tegas mengatakan tidak ada toleransi bagi apratur pengadilan yang melakukan pelanggaran kasus korupsi.

"Ini nilainya kecil kok, tapi mau menanggung risiko dengan mengorbankan kariernya sendiri, nama baik dan nama baik lembaga," kata Suhadi.

Karena itu, Suhadi berharap kepada aparatur peradilan lainnya belajar dari kasus yang menimpa Wahyu tersebut.

"Oleh sebab itu kejadian seperti ini, diharapkan seluruh aparatur pengadilan mengambil pelajaran yang berharga. Agar tidak terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari, karena sangat meruntuhkan kepercayaan masyarakat," tuturnya.

KPK resmi menetapkan Wahyu, Panitera Pengganti PN Tanggerang Tuti Atika, dua orang advokat Agus Wiratno dan HM Saipudin sebagai tersangka.

Sebagai penerima Wahyu dan Tuti disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dan sebagai pemberi Agus dan Saipudin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini