Sandiaga Tuding DPRD DKI Menghambat Program Subsidi Pangan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi belum mau menandatangani Laporan Kerja Pertanggungjawaban APBD 2017.

Suara.Com
Pebriansyah Ariefana | Ria Rizki Nirmala Sari
Sandiaga Tuding DPRD DKI Menghambat Program Subsidi Pangan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan menambahkan subsidi untuk program pangan Pemerintah Provinsi DKI. Tapi Sandiaga menuding keinginan Pemprov diganjal oleh DPRD DKI Jakarta.

Sebab, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi belum mau menandatangani Laporan Kerja Pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Hal ini berkaitan dengan tingginya harga telur di pasaran yang kini sudah mencapai harga Rp 30.000 per kilogram.

Padahal, apabila LKPJ tersebut sudah ditandatangani, maka Pemprov DKI bisa merumuskan APBD-P dan memasukan anggaran subsidi program pangan tersebut. Oleh karena itu, Sandiaga menyampaikan untuk tidak mempersulit proses pembangunan DKI.

"Jangan sampai menunda proses pembangunan dan jangan sampai rakyat menjadi terdampak negatif. Itu pesan untuk semua," kata Sandiaga di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/7/2018).

Pesan Sandi berlandaskan pada keinginannya untuk menjamin warga DKI yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa memperoleh program pangan murah.

"Dan kita lagi menyiapkan penambahan subsidi seandainya harga ini tetap stubborn di angka sekarang Rp 30.000 ke atas untuk telur," ucapnya.

Terkait dengan keputusan Prasetio yang enggan menandatangani LKPJ Pemprov DKI 2017, Sandi mengakui siap untuk memberikan penjelasan.

"Dan kita siap karena ini kan bagian dari proses legilasi dan bagaimana kita bisa sesuai dengan perundang-undangan," kata Sandiaga.

Sandi pun mengharapkan agar DPRD DKI segera mengesahkan atau menandatangani LKPJ itu sehingga tidak menyulitkan dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi warga DKI.

"Harapan kita jangan sampai tertunda dan (akhirnya) masyarakat yang terdampak secara negatif tidak bisa menikmati pangan murah," pungkasnya.

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini