Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Irwandi Yusuf divonis 10 tahun.

Suara.Com
Liberty Jemadu
Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf mengangkat kedua tangan sebelum menjalani sidang putusan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/4/2019). Dalam sidang itu ia divonis penjara 7 tahun oleh hakim [Antara/Indrianto Eko Suwarso]

Suara.com - Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi sejumlah Rp 8,717 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan ketiga. Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 300 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan," kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3/2019).

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Irwandi divonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya," tambah hakim Saifuddin.

Artinya hakim menilai bahwa Irwandi hanya terbukti untuk dakwaan pertama dan kedua, tapi tidak terbukti dalam dakwaan ketiga.

Dalam dakwaan pertama Irwandi disebut menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh menyetujui kontraktor usulan Ahmadi atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah untuk mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

Uang diserahkan Ahmadi secara bertahap melalui Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Dalam dakwaan kedua, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 8,717 miliar.

Namun hakim tidak setuju bahwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh tahun 2007-2012 bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Marine yang merupakan orang kepercayaan Irwandi dan tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017, menerima hadiah berupa uang setotal Rp 32,454 miliar.

Alasannya karena Izil Azhar alias Ayah Marine tidak dihadirkan sebagai saksi oleh JPU. Izil sendiri masih buronan dan Irwandi mengklaim bahwa Izil hanya akan menyerahkan diri jika diizinkan oleh Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Atas putusan itu, baik JPU KPK maupun Irwandi masih menyatakan pikir-pikir sebelum memutuskan untuk mengajukan banding atau tidak. (Antara)

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini