9 Agenda Prioritas Penanganan HAM untuk Jokowi dan Prabowo, Ada soal LGBT

Isu-isu HAM yang disampaikan juga dikatakan Papang sudah terjadi sejak awal Amnesty International berdiri, tahun 1961.

Suara.Com
Pebriansyah Ariefana | Fakhri Fuadi Muflih
9 Agenda Prioritas Penanganan HAM untuk Jokowi dan Prabowo, Ada soal LGBT
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengikuti debat Capres-Cawapres putaran ke-5 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Debat terakhir sebelum pemungutan suara pilpres 17 April 2019 mendatang membahas tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. [Suara.com/Arief Hermawan P]

Suara.com - Amnesty Internasional serahkan sembilan agenda prioritas penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Parlemen dan Pemerintah yang akan terpilih jelang Pemilu 2019. Sembilan agenda tersebut direkap dalam satu dokumen dan diserahkan kepada perwakilan dari dua kubu koalisi partai yang bersaing di Pemilu 2019.

Peneliti Senior Amnesty Internasional, Papang Hidayat mengatakan sembilan agenda tersebut berdasarkan penelitian dari tim Amnesty International. Isu-isu HAM yang disampaikan juga dikatakan Papang sudah terjadi sejak awal Amnesty International berdiri, tahun 1961.

"Sembilan isu HAM ini sebenarnya sudah menjadi penelitian Amnesty (International) sejak 1961. Berbagai isu HAM tadi masih terjadi sampai hari ini," ujar Papang di gedung HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan situasi HAM Indonesia terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan beberapa kasus diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas seperti pengusiran, pembakaran rumah ibadah dan tempat tinggal.

Selain itu, Usman juga mengatakan sejak tahun 2016, terjadi juga kasus diskriminasi, intimadasi, dan marginalisasi kepada kubu minoritas seksual. Ia mengatakan perilaku tersebut dilakukan tidak hanya oleh publik tapi juga oleh aparat keamanan.

Usman berharap melalui sembilan agenda HAM yang diajukan ini, nantinya bisa menjadi gambaran kebijakan untuk Pemerintah selanjutnya dalam menuntaskan masalah HAM di Indonesia. Pemerintah selanjutnya disebut Usman memiliki kesempatan untuk mengubah masalah HAM yang memburuk menjadi lebih baik.

"Agenda HAM yang kami ajukam ini mengedepankan rencana aksi konkret yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan parlemen berikutnya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia," kata Usman dalam keterangan tertulis.

Sembilan agenda HAM prioritas bagi pemerintah dan parlamen terpilih ini diserahkan kepada perwakilan dari kedua kubu yang bersaing. Dari kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf diwakilkan oleh Maman Imanulhaq. Sementara dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi diwakilkan oleh Ferry Mursyidan Baldan. Sembilan agenda tersebut juga diserahkan kepada Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Berikut sembilan agenda HAM Prioritas dari Amnesty International untuk Pemerintah dan Parlemen terpilih;

1. Menjunjung tinggi hak atas kebenasan dan melindungi para pembela Ham
2. Menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan
3. Memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan
4. Menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu
5. Menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan ank perempuan
6. Menghormati HAM di Papua
7. Memastikan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit
8. Menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan
9. Mengakhiri pelecehan, intimidasi terjadap orang-orang LGBT

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini