KoDe Inisiatif Minta Ambang Batas 20 Persen Dihilangkan di Pilpres 2024

Presidential threshold 20 persen dianggap tak menguntungkan bagi regenerasi.

Suara.Com
Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah
KoDe Inisiatif Minta Ambang Batas 20 Persen Dihilangkan di Pilpres 2024
Ilustrasi Pemiliu 2019. [Antara]

Suara.com - Sistem ambang batas partai politik atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen dianggap merugikan regenerasi bangsa. Pasalnya sistem tersebut menghambat pergantian tampuk kepemimpinan dari tokoh senior ke tokoh usia muda.

Ketua KoDe Inisiatif Very Junaidi mengatakan sistem presidential threshold yang diterapkan pada Pilpres 2019 ini hanya memunculkan dua figur utama sebagai calaon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Menurut saya juga tidak menguntungkan bagi regenerasi bangsa ini. Nanti akan didominasi oleh kandidat tertentu saja, kita tidak punya banyak alternatif pilihan," ujar Very di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/4/2019)

Very mengatakan, untuk memunculkan tokoh-tokoh baru sebagai calon pemimpin Indonesia pada pemilihan periode mendatang perlu adanya penurunan ambang batas tersebut.

Menurutnya sistem ambang batas tersebut dihilangkan menjadi nol persen agar setiap partai dapat mencalonkan wakilnya dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Siapa kemudian yang akan muncul? Ya tokoh-tokoh muda 2024. Oleh karena itu threshold-nya turun saja supaya apa nanti kita punya banyak tokoh-tokoh muda, calon-calon presiden kan lebih menarik," kata Very.

Untuk mewujudkan penghapusan sistem presidential threshold tersebut, Very mengatakan perlu adanya upaya dan dorongan dari para ketua partai melalui fraksinya di DPR.

"Cak Imin (Ketum PKB) harus dorong threshold-nya diturunkan supaya minimal PKB bisa mencalonkan sendiri, kita bisa punya tokoh dari PKB. Pak SBY harus dorong juga supaya AHY bisa maju," ujar Very.

Selain untuk memunculkan tokoh-tokoh baru dalam bursa pemilihan presiden. Penghapusan presidential threshold setidaknya juga dapat meredam konflik politik yang terpecah menjadi dua kubu, seperti pada Pilpres 2019.

"Karena dengan model threshold yang tinggi ini sebenernya itu juga mempengaruhi gesekan politik yang sekarang terjadi kan. Hanya ada dua kandidat calon presiden, akhirnya ada dua kubu dan itu menimbulkan gesekan yang sangat panas antara dua kubu dan dua pendukungnya," tutur Very.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini