Soal Keterbukaan Informasi, Pemprov DKI Jakarta Era Anies dapat Rapor Merah

Rapor merah diberikan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Suara.Com
Rully Fauzi | Stephanus Aranditio
Soal Keterbukaan Informasi, Pemprov DKI Jakarta Era Anies dapat Rapor Merah
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Suara.com/Stephanus Aranditio)

Suara.com - Organisasi Profesi Jurnalis, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) memberikan rapor merah kepada Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI Jakarta terkait hal keterbukaan informasi publik. AJI menilai, susah mendapatkan informasi yang rinci dari Pemprov DKI Jakarta.

Peneliti AJI Mawa Kresna menjelaskan, melalui metode The Freedom Of Information Advocates Network (FOIAnet), ada tiga penilaian yang dilakukan AJI yakni proactive disclosure, institutional measures, dan processing request.

Dari aspek proactive disclosure, Pemprov DKI Jakarta mendapat rapor kuning dengan skala nilai 33 hingga 66. AJI menilai, dalam hal ini tidak ada kepastian siapa yang menjadi penanggung jawab.

"Soal proactive disclosure, apakah lembaga membuka infomasi siapa yang bertanggung jawab? Apakah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ada, kontaknya ada? Di Pemprov DKI tidak sepenuhnya komplet juga, ternyata tidak ada patokan siapa yang bertanggung jawab," tutur Kresna saat dihubungi Suara.com.

Kedua, dari aspek institutional measures atau mengukur bagaimana penerapan pemenuhan hak publik atas informasi serta pengawasan oleh oversight body, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan rapor merah dengan nilai di bawah 33.

"Patokannya adalah ada tidaknya petugasnya yang jaga di sana. Siapa yang bertanggung jawab juga kami tidak dapat itu," terang Kresna.

Terakhir, indikator processing request atau pengukuran respon dan tindaklanjut atas permohonan informasi, Pemprov DKI Jakarta juga mendapat rapor merah.

Kresna mencontohkan, AJI pernah mencoba meminta salinan Peraturan Gubernur (Pergub), namun tak dilayani sama sekali. DKI kembali dapat rapor merah dalam indikator itu.

"Kami enggak dapat konfirmasi, kami enggak ada (dapat) respon. Undang-undangnya itu di peraturan 10 hari, plus tujuh," beber Kresna.

Kresna menambahkan, penilaian ini dilakukan dalam rangka evaluasi keterbukaan informasi publik seperti diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2008.

"Jadi kami ingin melihat penerapan UU Keterbukaan Publik setelah lebih dari 10 tahun berjalan," tutup Kresna.

Selain Pemprov DKI Jakarta, penilaian juga dilakukan terhadap instansi terkait seperti Komisi Informasi Pusat yang bertanggung jawab mengawasi keterbukaan informasi publik.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini