Pulang dari Prancis, Dirut Nonaktif PLN Sofyan Basir Langsung Dicekal KPK

Namun, dalam penyidikan kasus suap Sofyan Basir, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi.

Suara.Com
Reza Gunadha | Welly Hidayat
Pulang dari Prancis, Dirut Nonaktif PLN Sofyan Basir Langsung Dicekal KPK
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/9). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir yang ditetapkan KPK sebagai tersangka baru kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, kekinian sudah tak lagi bisa berpergian ke luar negeri.

Atas permintaan KPK, pihak keimigrasian sudah memberlakukan status cegah tangkal alias cekal terhadap Sofyan Basir.

Status cekal terhadap Sofyan tersebut, diberlakukan sejak dirinya pulang dari Prancis ke Indonesia, Kamis (25/4).

"KPK telah mengirimkan surat pada Ditjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, untuk mencekal Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Pencekalan terhadap Sofyan Basir untuk berpergian ke luar negeri, diberlakukan hingga 6 bulan ke depan, terhitung sejak Kamis (25/4).

Meski telah dicekal dan sudah berada di Indonesia, Febri menuturkan belum mendapat kepastian jadwal pemeriksaan terhadap Sofyan Basir.

Namun, dalam penyidikan kasus suap Sofyan Basir, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi.

Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengakui sudah mengintai Sofyan Basir sejak tahun 2015.

Sebab, KPK meyakini Sofyan Basir telah terbukti membantu memuluskan proyek PLTU Riau-1 untuk dimenangkan oleh pengusaha Johannes B Kotjo.

"Dia bersama-sama membantu Eni Saragih selaku anggota DPR dan kawan-kawannya untuk menerima hadiah dari Johannes terkait kesepakatan kontrak proyek PLTU Riau-1," ucap Saut.

Dalam kasus ini, Sofyan Basir dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini