Arief Ajak Pro Prabowo Tak Bayar Pajak, TKN: Tindakan yang Membangkang

"Saya kira penegak hukum boleh saja meneliti, menyelidiki apakah seruan itu termasuk kategori pidana hukum atau bukan."

Suara.Com
Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh
Arief Ajak Pro Prabowo Tak Bayar Pajak, TKN: Tindakan yang Membangkang
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. (Suara.com/M Yasir)

Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono untuk tidak membayar pajak merupakan tindakan yang membangkang kepada negara. Kadir mengatakan kewajiban seorang warga negara membayar pajak dan sudah diatur di Undang-undang.

"Bagi saya itu merupakan satu tindakan yang pembangkang terhadap negara, karena kebijakan membayar pajak itu diatur dan merupakan perintah Undang-undang," ujar Karding kepada Suara.com, Jumat (17/5/2019).

Politikus PKB itu menerangkan, seruan Arief Poyuno untuk tidak membayar pajak juga akan menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia. Terlebih seruan tersebut dengan alasan politik yang tidak jelas, yang dinilainya tidak berdasarkan fakta dan memiliki dasar yang kuat.

"Tidak (mau) membayar pajak itu karena alasan politik, apalgi alasan politiknya tidak jelas, tidak ada fakta dan dasarnya, sekali lagi itu sangat berbahaya," kata Karding.

Karding kemudian berharap seruan Arief Poyuono hanya pernyataan emosional dan tidak sampai ke akar rumput.

Meski demikian, ia menyarankan agar aparat kepolisian menyelidiki, apakah seruan kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak apakah masuk kategori pidana atau tidak.

"Saya kira penegak hukum boleh saja meneliti, menyelidiki apakah seruan itu termasuk kategori pidana hukum atau bukan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Arief Poyuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Selain itu, Arief juga mengajak agar tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres, bila yang menang adalah Jokowi. Salah satu aksi tidak mengakui pemerintahan pemenang Pilpres 2019 itu, kata dia, tidak membayar pajak.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini