Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga: Sulit Katakan Pemilu Berjalan Jurdil

Di luar perihal gugatan sengketa pemilu ke MK, Sandiaga menilai harus ada evaluasi serius terkait dengan jalannya pemilihan umum di Indonesia.

Suara.Com
Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari
Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga: Sulit Katakan Pemilu Berjalan Jurdil
Cawapres Sandiaga Uno gelar konferensi pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019). [Suara.com/Ria Rizki]

Suara.com - Pasangan Capres - Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno resmi akan mengajukan gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) pukul 20.30 WIB.

Alasan Prabowo - Sandiaga memutuskan untuk menempuh jalur konstitusi untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat yang melihat adanya ketidakadilan terjadi pada Pemilihan Presiden 2019.

Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno mengatakan sulit untuk menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berjalan dengan jujur dan adil. Malah yang terjadi di lapangan, justru menurutnya banyak ketidakadilan yang terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Hari ini kami Prabowo - Sandi mengajukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi," kata Sandiaga dalam konferensi pers yang digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

"Sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan dengan baik, jujur dan adil. Kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu kemarin," sambungnya.

Di luar perihal gugatan sengketa pemilu ke MK, Sandiaga menilai harus ada evaluasi serius terkait dengan jalannya pemilihan umum di Indonesia. Banyak aspek dalam pelaksanaan pemilu yang harus diperbaiki demi mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

"Bagi kami Prabowo - Sandiaga perlu evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu, yaitu dari sisi manejerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholders, dan berbagai aspek lainnya yang sangat penting dalam melaksanakan pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.

"Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus tercerderai. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi bangsa kita, Indonesia adalah negara yang besar dan diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di tahun 2030," tandasnya.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini