Berubah Lagi, Tim Hukum Prabowo Kini Klaim Unggul 71 Juta Suara

Pria yang akrab disapa BW mengungkapkan, ada fakta telah terjadi penggerusan dan penggelembungan suara dalam proses Pilpres 2019.

Suara.Com
Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Berubah Lagi, Tim Hukum Prabowo Kini Klaim Unggul 71 Juta Suara
Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto. (Suara.com/Ummi HS)

Suara.com - Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto kembali mengklaim unggul 71 juta suara dalam Pilpres 2019. Klaim perolehan suara tersebut bertambah dari jumlah sebelumnya sekitar 68 juta.

Pria yang akrab disapa BW mengungkapkan, ada fakta telah terjadi penggerusan dan penggelembungan suara dalam proses Pilpres 2019. Berdasarkan hitungan Tim IT BPN Prabowo - Sandiaga Uno, BW menyebut ada penggerusan suara Prabowo - Sandiaga Uno sebesar lebih dari 2,5 juta dan penggelembungan suara Jokowi - Ma'ruf Amin sekitar di atas 20 juta.

"Sehingga perolehan sebenarnya untuk suara pasangan 01 sekitar 62.886.362 (48 persen) dan suara untuk pasangan 02 sekitar 71.247.792 (52 persen)," kata BW lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (14/6/2019).

Diketahui, saat menyerahkan berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke MK pada 10 Juni 2019, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mengklaim pasangan 02 unggul dari pasangan Jokowi - Maruf dengan memperoleh suara sebanyak 68.650.239 atau 52 persen. Sedangkan, Jokowi - Ma'ruf diklaim hanya memperoleh suara sebanyak 63.573.159 atau 48 persen.

Eks Wakil Ketua KPK  menerangkan, proses penggerusan dan penggelembungan suara itu diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dengan ditemukannya indikasi proses rekayasa (engineering). Sekaligus adjustment atas perolehan suara yang sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu dengan menggunakan sistem IT tertentu.

Dengan adanya fakta tersebut, Tim Hukum Prabowo- Sandiaga menuntut pemeriksaan form C1 di MK harus selangkah lebih maju dengan memperhatikan, melibatkan dan menggunakan IT dalam proses menguji, konfirmasi dan klarifikasi suara yang tersebut di dalam form C1 yang terdapat di dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

"Bukankah KPU diwajibkan memiliki informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan sesuai Pasal 14 jo Pasal 218 UU Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga seyogianya pemeriksaan atas keabsahan hasil pemilu juga perlu menggunakan atau membandingankannya dengan IT," jelasnya.

"Apalagi ada sanksi pidana jika ada yang sengaja merusak, mengganggu dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara sesuai Pasal 536 UU Nomor 7 Tahun 2017," imbuhnya.

Komentar

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini