Terima Berkas Perbaikan Prabowo, MK Dinilai Kurang Tegas

Veri menilai Mahkamah Konstitusi berupaya ingin mencoba mendengar semua pihak di dalam persidangan.

Suara.Com
Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio
Terima Berkas Perbaikan Prabowo, MK Dinilai Kurang Tegas
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menilai Mahkamah Konstitusi (MK) kurang tegas dalam memulai sidang sengketa Pilpres 2019, karena menerima materi perbaikan permohonan berkas yang diajukan tim hukum Prabowo - Sandiaga. Materi perbaikan itu seharusnya perbaikan minor.

Ketua Umum KoDe Inisiatif, Veri Junaidi menyebut perbaikan materi permohonan itu dimungkinkan dilakukan oleh tim Prabowo selaku pemohon, namun hanya perbaikan minor bukan perbaikan konteks dan menambah dalil.

"Nah ini kan kalau kita membandingkan 37 dan 146 halaman antara permohonan awal dan perbaikan, itukan ada banyak konteks yang kemudian berubah berbeda dari permohonan di awal, ditambah lagi dari sisi petitum juga pergeserannya cukup tajam dari 7 petitum menjadi 15 petitum," kata Veri di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Meski demikian, Veri menilai Mahkamah Konstitusi berupaya ingin mencoba mendengar semua pihak di dalam persidangan.

Kuasa hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kir) mengikuti sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (Antara)
Kuasa hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kir) mengikuti sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (Antara)

"Kami melihat MK menginginkan supaya bisa mendengarkan semua pihak di dalam proses persidangan ini, porsi yang sama tentu mesti diberikan kepada termohon dan pihak terkait," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Hukum KPU selaku pihak termohon dan Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf Amin selaku pihak terkait menyampaikan keberatan atas pembacaan permohonan perbaikan Tim Hukum Prabowo.

Mereka, merasa keberatan dan meminta Hakim MK agar merujuk pada berkas permohonan awal Tim Hukum Prabowo per 24 Mei.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini