4 Jam Jelang Sidang Putusan MK: FPI Serukan Lawan hingga Ancaman 30 Teroris

Jelang sidang putusan gugatan Pilpres 2019, aksi massa digelar di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi.

Suara.Com
Reza Gunadha | Chyntia Sami Bhayangkara
4 Jam Jelang Sidang Putusan MK: FPI Serukan Lawan hingga Ancaman 30 Teroris
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Suara.com/Yasir)

Suara.com - Jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019, yang bakal digelar hari Kamis (27/6/2019) pukul 12.30 WIB ini, sejumlah peristiwa menarik terjadi.

Salah satunya aksi halal bihalal Persaudaraan Alumni 212 di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan, dalam aksi tersebut mereka menyerukan akan mengerahkan jumlah massa lebih banyak lagi pada sidang putusan MK yang akan dibacakan pada Kamis (27/6/2019).

Berikut Suara.com merangkum berita populer menyambut sidang putusan MK sepanjang Rabu (26/6/2019).

1. Fahri Hamzah Minta Aksi Massa Tak Dilarang
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah tidak memandang negatif aksi massa yang akan digelar di Gedung MK Kamis besok. Ia juga meminta pemerintah membiarkan aksi massa berjalan seperti biasa sebagai bentuk menyuarakan aspirasi.

"Kalau ada aksi kembali besok, tolong jangan dipandang negatif. Biarkan orang kecewa kalau dia kalah atau biarkan orang gembira kalau dia menang. Biarkanlah itu berjalan sebagai bagian dari satu pesta," kata Fahri Hamzah di Catatan Demokrasi Kita tvOne, Selasa (25/6/2019).

Pernyataan Fahri Hamzah tersebut ditentang keras oleh Wakil MPR RI Ahmad Basarah. Adu argumen terjadi antara Fahri Hamzah dan Ahmad Basarah.

Simak berita selanjutnya di sini.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (7/5). [Suara.com/Muhaimin A Untung]
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (7/5). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

2. FPI Serukan Untuk Melawan Bila Aksi Dihalau
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhsin Alatas menyerukan perlawanan bila ada pihak yang menghalau kelompoknya saat aksi massa berlangsung. Seruan tersebut disampaikan saat sedang memimpin orasi di samping patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Kami di sini untuk meminta keadilan. Kami berharap majelis hakim konstitusi bisa berbuat adil. Kalau hakim sudah adil keputusannya, kami terima atau tidak?" ujar Muhsin

"Kalau ada yang menyerang kita diam atau lawan?" tanya Muhsin kepada massa aksi.

"Lawan," jawab para massa aksi.

Simak berita selanjutnya di sini.

FPI bersama sejumlah kelompok sejenis sedang menggelar aksi massa bertajuk Tahlil Akbar 266 di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]
FPI bersama sejumlah kelompok sejenis sedang menggelar aksi massa bertajuk Tahlil Akbar 266 di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]

3. Banser NU Geruduk Kantor Anies Baswedan
Puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama menggeruduk Kantor Balai Kota DKI Jakarta tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berkantor. Aksi unjuk rasa tersebut digelar menolak kehadiran Ustaz Felix Siauw sebagai penceramah di Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta.

Banser NU menilai Felix Siauw sebagai ulama yang anti Pancasila. Meski kajian bulanan di Masjid Fatahilah yang mengundang Felix Siauw sempat dibatalkan, pada hari kajian digelar Felix Siauw tetap mengisi ceramah di masjid tersebut.

Simak berita selanjutnya di sini.

Banser tolak Ustaz Felix Siauw di Balai Kota Jakarta. (Suara.com/Tyo)
Banser tolak Ustaz Felix Siauw di Balai Kota Jakarta. (Suara.com/Tyo)

4. Maruf Amin Disebut Sah Menjadi Pejabat BUMN
Tim Kuasa Hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menilai kalau pelanggaran Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin sebagai pejabat anak perusahaan BUMN telah terbukti.

Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin secara sah menjadi pejabat BUMN. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang di dalamnya telah tercantum aturan kalau anak perusahaan BUMN termasuk ke dalam BUMN.

Simak berita selanjutnya di sini.

Maruf Amin. (Suara.com/Tyo)
Maruf Amin. (Suara.com/Tyo)

5. 30 Teroris Masuk Jakarta Jelang Sidang
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut sedikitnya ada 30 terduga teroris yang memasuki wilayah DKI Jakarta. Mereka berdatangan jelang sidang putusan sengketa gugatan Pilpres 2019.

Meski demikian, pemerintah telah melakukan tindakan preventif dengan mengikuti gerak-gerik para terduga teroris.

Simak berita selanjutnya di sini.

Kepala Staf Presiden Moeldoko. (Suara.com/Ummi H. S).
Kepala Staf Presiden Moeldoko. (Suara.com/Ummi H. S).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini