Buntut Isu Enzo Radikal, Lemhannas Minta TNI AD Perketat Seleksi Taruna

Lemhannas juga meminta agar Mabes TNI membersihkan prajuritnya yang terpapar oleh ideologi radikal.

Suara.Com
Pebriansyah Ariefana
Buntut Isu Enzo Radikal, Lemhannas Minta TNI AD Perketat Seleksi Taruna
Enzo Zenz Allie, Taruna Akmil TNI Keturunan Perancis. (dok TNI AD).

Suara.com - Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas meminta agar Mabes TNI Angkatan Darat memperketat seleksi penerimaan taruna di Akademi Militer (Akmil) untuk mengantisipasi prajurit terpapar radikalisme. Sebelumnya salah satu taruna Akmil, Enzo Zenz Allie diisukan terpapar pengaruh radikal.

Enzo menjadi perhatian publik lantaran pria keturunan Indonesia-Prancis itu ramai dibicarakan setelah jejak digitalnya muncul. Dari jejak digital itu, Enzo dan ibunya diduga telah terpengaruh oleh paham radikal.

"Penerimaan calon bagi anggota TNI harus sepenuhnya mengikuti kaidah dan ketentuan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundangan," kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Purn Agus Widjojo di sela-sela Seminar Nasional PPRA LIX Lemhannas RI bertema "Upaya Peningkatan Modal Manusia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Guna Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Agus pun mempertanyakan bagaimana kelanjutan pembinaan terhadap taruna Akmil yang disebut-sebut terpapar ideologi radikal tersebut. Ia berharap dengan munculnya peristiwa tersebut tidak akan semakin menguatkan adanya prajurit TNI yang terpapar ideologi selain Pancasila.

"Kita bertanya bagaimana kelanjutan pembinaan calon taruna tersebut. Kalau memang intelijen sudah mendalami dan dia terpapar, mengapa harus memasukkan seseorang yang sudah terpapar ke dalam TNI AD. Sementara tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme saja kita sudah terkejut," kata Agus.

Lemhannas juga meminta agar Mabes TNI membersihkan prajuritnya yang terpapar oleh ideologi radikal. Agus Widjojo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan adanya 3 persen prajurit TNI aktif yang terpapar paham radikal.

"Saat ini tidak ada jalan selain membersihkan prajurit TNI yang terpapar ideologi di luar Pancasila," tegas mantan Komandan Sekolah dan Staf Komando (Sesko) TNI ini.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini juga mengingatkan agar institusi TNI tidak mengambil resiko dengan membiarkan prajurit yang sudah terpapar ideologi lain selain Pancasila.

"TNI tidak bisa untuk mengambil resiko terpapar oleh sebuah ideologi selain Pancasila. TNI sudah disumpah melalui Sapta marga dan sumpah prajurit, dan mereka adalah Bhayangkari negara dan bangsa harus patuh kepada Pancasila," ucap Agus.

Karena jika tidak, tambah Agus, maka dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan H Purwanto menyebutkan prajurit TNI yang terpapar radikalisme harus disterilisasi agar mencintai kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saat ini memang diperlukan adanya upaya sterilisasi terhadap orang-orang yang terpapar ideologi lain selain Pancasila," kata Wawan beberapa waktu lalu.

Nantinya, kata dia, akan ada verifikasi siapa-siapa saja yang sudah terpapar ideologi radikal tersebut.

"Nanti akan diverifikasi mana-mana yang terpapar dan tentu akan ada tindakan oleh ankum, yakni atasan yang berwenang menghukum. Semuanya nanti akan bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing," ucapnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, dia berharap agar pemikiran ideologi di luar Pancasila menjadi netral, atau bahkan dapat kembali mendukung NKRI.

"Harus diupayakan supaya bisa menjadi netral. Syukur malah jadi mendukung kembali NKRI sehingga ini menjadi kewajiban kita semua supaya satu visi dan misi bahwa kecintaan NKRI harga mati. Masalah radikalisme menjadi warning bagi kita semua bahwa ini sungguh merupakan ancaman dan itu tidak boleh terjadi," tegas Wawan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan sebanyak 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Selain itu, 18 persen pegawai swasta menolak ideologi Pancasila serta 19 persen pegawai BUMN dan pegawai negeri sipil menolak ideologi Pancasila. (Antara)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini