PAN Usul 10 Pimpinan MPR, Mardani: PKS Senang Bisa Masuk, Tapi Kasihan

Kasihan bebani keuangan negara.

Suara.Com
Pebriansyah Ariefana | Novian Ardiansyah
PAN Usul 10 Pimpinan MPR, Mardani: PKS Senang Bisa Masuk, Tapi Kasihan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. [Suara.com/Yosea Arga P]

Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tak setuju dengan usul PAN soal pimpinan MPR diisi oleh 1 ketua dan 9 wakil ketua. Mardani menganggap gagasan terdebut tidak patut.

Pasalnya, lanjut Mardani, bertambahnya pimpinan MPR menjadi 10 otomatis akan menambah beban keuangan negara.

"Tapi ide 10 itu, 9 plus 1 saya melihat bukan ide yang patut bagi publik karena anggaran keuangan negaranya besar," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain karena berdampak pada pengeluaran anggaran yang lebih besar, Mardani berujar usulan 10 pimpinan MPR juga tidak baik dari segi struktur.

"Kedua, tidak memberi contoh teladan, kita ini kan lembaga rujukan, ketika kita lagi sibuk reformasi birokrasi kita justru memperbesar posturnya. Reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi, jadi kalau 10 kebanyakan. PKS sih senang bisa masuk tapi saya nggak mikir PKS-nya, tapi mikir kasihan," tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan UU MD3 No 17 tahun 2014 pimpinan MPR saat ini berjumlah 8 orang. Namun kemudian direvisi menjadi UU MD3 No 2 tahun 2018 di mana pimpinan MPR untuk periode 2019 – 2024 akan berjumlah 5 orang.

Sebelumnya, usul pimpinan MPR menjadi 10 orang pertama kali dinyatakan oleh Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

Ia menilai jumlah tersebut untuk mengakomodir semua fraksi terlebih untuk mencegah adanya perebutan kursi pimpinan MPR yang sekarang slotnya hanya 5 kursi yang masih harus dibagi dengan perwakilan dari DPD.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini