Soal Pemindahan Ibu Kota, KSP: Masih Dianalisa Lebih Dalam

Moeldoko menuturkan pihaknya masih diberikan tugas untuk menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan lokasi ibu kota baru.

Suara.Com
Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Soal Pemindahan Ibu Kota, KSP: Masih Dianalisa Lebih Dalam
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Suara.com/Ummi Hadya Saleh)

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan belum memastikan kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kota yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta.

"Apakah dalam tempo yang sangat singkat ini sesuai dengan harapan nanti, kita lihat. Tapi ya sudah lihat saja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2019).

Hal ini menyusul kabar Jokowi yang akan mengumumkan lokasi pemindahan Ibu Kota pada 16 Agustus saat pidato kenegaraan di gedung MPR/DPR. Moeldoko menuturkan pihaknya masih diberikan tugas untuk menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan lokasi ibu kota baru.

"Sepertinya dalam rapat terakhir dengan tim, masih diberi tugas lagi untuk memberikan, menganalisa lebih dalam lagi," kata dia.

Sebelumnya dalam ratas soal pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun belum diketahui persis Kalimantan mana yang menjadi lokasi ibu kota baru.

"Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut banyak pilihan yang ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Kata dia, nantinya setelah dipaparkan, pemerintah segera memutuskan dimana provinsi yang akan menjadi pemindahan Ibu Kota.

Sebab kata Jokowi, pemerintah akan melihat kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan kebencaanaan, daya dukung lingkungan. Kemudian kajian pemerintah juga melihat dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini