Kritik Keras Jokowi soal Ibu Kota Dipindah, Fadli Zon: Masih Mentah!

"Tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita, apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?" ujar Fadli.

Suara.Com
Agung Sandy Lesmana | Novian Ardiansyah
Kritik Keras Jokowi soal Ibu Kota Dipindah, Fadli Zon: Masih Mentah!
Presiden Joko Widodo saat menghadiri sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI.

Menurut Fadli kajian pemerintah terhadap rencana pindag ibu kota masih mentah. Ia berharap akan ada kajian lebih dalam sehingga pemindahan ibu kota tak sekadar keinginan belaka.

"Masih mentah menurut saya, masih mentah sekali. Belum ada apa-apa itu," ujar Faldi Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Suara.com/Novian).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Suara.com/Novian).

Fadli mengatakan pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu memindahkan ibu kota mereka.

Ia juga meminta agar pemerintah melihat aspek prioritas dari segala sisi soal ibu kota baru nanti.

"Tentu ini harus ada satu rumusan, rancangan yang serius, kalau lihat negara lain mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja walaupun gagasan itu bukan gagasan baru, dari Bung Karno dan Bung Harto juga ingin memindahkan," katanya.

"Tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita, apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?" ujar Fadli.

Menurutnya pemerintah harus mengumpulkan ahli dari berbagai bidang untuk mengkaji bersama persoalan pemindahan ibu kota. Setidaknya kata Fadli, kajian itu harus dilakukan dakam jangka waktu lima tahun ke deoan sebelum ibu kota benar-benar dipindahkan.

Ia sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu melibatkan asing dalam pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan.

"Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun yang akan datang ini. Kemudian bagaimana skema pembiayaannya kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampe ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta izin dan dukungan terkait wacana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, sebuah ibu kota menjadi representasi kemajuan sebuah bangsa.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-47 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI di Kompleks Parlemen, sidang tadi. 

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwasanya sebuah ibu kota tidak bisa hanya dianggap sebagai sebuah simbol dari suatu bangsa. Akan tetapi juga menjadi representasi kemajuan bangsa.

Kemudian, Jokowi juga mengungkapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu juga dilakukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia.

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," katanya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini