Jokowi Sibuk Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, Din Syamsuddin: EGP

Din Syamsuddin mengatakan Jokowi seharusnya fokus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

Suara.Com
Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Jokowi Sibuk Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, Din Syamsuddin: EGP
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Suara.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, nyaris tidak peduli ketika pemerintah sibuk dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Din menilai ada hal yang lebih penting untuk diselesaikan pemerintah yakni soal kerusuhan beruntun yang terjadi di Papua.

Hal itu diungkapkan Din atas nama pribadi. Karena itu, ia belum bisa menyampaikan tanggapan untuk pemindahan ibu kota atas nama Dewan Pertimbangan MUI. Sebagaimana diketahui, Din juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

"Atas nama lembaga saya belum bisa bicarakan hal itu. Saya pribadi sih nyaris EGP (emang gua pikirin)," kata Din di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Menurut Din, seharusnya pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua. Hingga saat ini kondisi di Papua belum juga kondusif.

Banyaknya kerusuhan di bumi cendrawasih berawal dari pengepungan oleh sejumlah organisasi masyarakat ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Selain pengepungan, ada juga tindakan rasis yang diduga dilakukan oleh aparat.

"Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua, masalah ini serius sekali bagi kehidupan kebangsaan," kata dia.

Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme Dan Militerisme melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). [Suara.com/Arya Manggala]
Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme Dan Militerisme melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Kejadian itu menimbulkan reaksi warga Papua yang langsung melakukan aksi damai di sejumlah daerah di Papua bahkan hingga ke Jakarta. Namun, kebanyakan aksi damai itu malah berujung kepada kerusuhan yang hingga saat ini masih terjadi.

Melihat pemerintah sibuk dengan wacana pemindahan ibu kota di samping kondisi Papua yang belum kondusif membuat Din menilai kalau pemerintah seharusnya bisa mengawal persatuan dan kesatuan bangsa.

Din juga menganggap kalau pihak yang berwenang seharusnya bertindak tegas untuk menangkap pelaku kejadian asrama mahasiswa Papua di Surabaya karena dinilai sebagai biang kerok.

"Itu harus dihukum sekeras-kerasnya karena dia adalah biang kerok dari kerusuhan-kerusuhan yang harganya mahal sekali," tandasnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini