Pengacara Sebut Penahanan Ratna Sarumpaet Berakhir Sejak 15 Agustus 2019

Meski telah habis masa penahanannya, Ratna Sarumpaet diketahui masih mendekam di Rutan Polda Metro Jaya

Suara.Com
Bangun Santoso | Yosea Arga Pramudita
Pengacara Sebut Penahanan Ratna Sarumpaet Berakhir Sejak 15 Agustus 2019
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/7). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Sejak tanggal 15 Agustus 2019, masa penahanan terhadap terpidana kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Satumpaet disebut telah berakhir. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Insank Nasrudin.

"Bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2019 penahanan Ibu Ratna Sarumpaet telah berakhir dan tidak ada perpanjangan," kata Insank saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2019).

Namun hingga kekinian sang aktivis gaek itu masih mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Untuk itu, Insank meminta agar kliennya di keluarkan dari rutan lantaran tidak ada surat penahanan lanjutan.

"Penahanan Ibu Ratna menjadi kewenangan pengadilan tinggi dan surat penahanan dari PT telah berakhir di 15 agustus 2019 tidak ada perpanjangan lagi," katanya.

Menurut Insank, pihaknya akan mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini. Hal tersebut dilakukan guna menanyakan mengapa Ratna Sarumpaet masih menjalani penahanan.

"Senin minggu lalu kami sudah menanyakan surat penahanan lanjutan ke pihak petugas rutan polda namun tidak ada juga. Makanya hari ini kami jam 12.00 ke Polda meminta ke pada Dir Tahti agar Ratna Sarumpaet di keluarkan dari tahanan demi hukum karena penahanan tanpa surat adalah ilegal," imbuh Insank.

Untuk diketahui, hakim memvonis Ratna Sarumpaet 2 tahun penjara. Ia terbukti bersalah sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana karena terbukti telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan benih keonaran.

JPU menjerat Ratna Sarumpaet dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini