Pemdaprov Jabar Mengadakan Pelatihan Manajemen Kebencanaan

Pemateri dalam pelatihan ini merupakan ilmuwan-ilmuwan kebencanaan dari Hawaii melalui EWC.

Suara.Com
Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Pemdaprov Jabar Mengadakan Pelatihan Manajemen Kebencanaan
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dalam penyerahan sertifikat sekaligus evaluasi pelatihan Smart Disaster Management di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jabar, Kamis (12/9/2019). (Dok : Pemdaprov Jabar).

Suara.com - Sebanyak 30 orang mengikuti pelatihan Smart Disaster Management atau pelatihan manajemen kebencanaan secara pintar, yang digelar oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat bersama East West Center (EWC). Para peserta, yang terbagi dalam lima kelompok, memaparkan ide atau konsep penanganan kebencanaan di Jabar sampai 2040 kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Pemaparan itu dilakukan dalam acara penyerahan sertifikat sekaligus evaluasi pelatihan Smart Disaster Management di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jabar, Kamis (12/9/2019). 

Dalam pelatihan tersebut, Emil minta agar ada cetak biru Buku Ketangguhan Budaya Jawa Barat atau Resilience Culture Province, yang menjadi bagian dari komitmen Pemdaprov Jabar saat ini. Dia pun memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada BPBD Jabar untuk membuat buku tersebut.

"Ini salah satu komitmen politik tentang Jabar Resilience Culture Province (Budaya Ketangguhan Jawa Barat)," ujarnya.

Pemateri dalam pelatihan ini merupakan ilmuwan-ilmuwan kebencanaan dari Hawaii melalui EWC. Dengan pelatihan tersebut, para peserta diminta untuk memberikan kontribusi atau pemikirannya terkait kesiapan Jabar dalam penanganan kebencanaan hingga 2040.

"Supaya hasilnya konkret, saya kasih waktu tiga bulan sampai akhir 2019 untuk segera menerbitkan buku Jabar Resilience Culture Province versi pelatihan ini," kata Emil.

Pada kesempatan ini, Emil juga menginstruksikan Diskominfo Jabar untuk membuat aplikasi kebencanaan Jabar yang bisa diakses oleh semua warga.

"Pada saat terjadi bencana, bisa lebih dekat dan melakukan tindakan emergency yang lebih relevan," katanya.

"Termasuk konten-konten edukasi (kebencanaan) bisa di situ (aplikasi) dilihat, bisa dalam bentuk video, dan lain-lain," lanjutnya.

Selain itu, kata Emil, Pemdaprov Jabar akan membuat maskot fauna yang menjadi representasi ketangguhan Jabar dalam menangani kebencanaan. Maskot tersebut akan diberi nama "Resi" yang berasal dari kata "Resilience".

"Supaya nanti ketika kita mengedukasi anak TK, anak SD yang masih awam, kita menggunakan cara-cara yang sifatnya hiburan sambil melatih mereka untuk menjadi generasi yang lebih siap (terhadap kebencanaan) dari kita-kita orang tuanya di hari ini," ucapnya.

Jabar sendiri menjadi provinsi dengan jumlah kebencaan tertinggi di Indonesia. Setiap tahun ada 1.200 - 1.500 laporan kebencanaan di Jabar.

Mayoritas adalah bencana hidrologis seperti longsor, luapan air sungai yang mengakibatkan banjir, dan lainnya.

"Kita harus jadi masyarakat yang adaptif, masyarakat yang hari esok lebih baik dari hari ini. Caranya dimulai dari niat. Saya apresiasi orang-orang hebat ini (peserta seminar) yang mewakili unitnya," katanya.

Kepala Pelatih dan Fasilitator EWC, Scheirman Cruz menjelaskan, dalam pelatihan tersebut, para peserta diajak untuk memikirkan rencana strategis penanganan kebencanaan di Jabar hingga 2040.

"Penanganan bencana untuk masa depan bisa direncanakan dari sekarang," ujarnya.

"Di sini para peserta akan memamparkan model atau strategi penanganan bencana Jawa Barat di masa depan, tepatnya pada 2040, yang akan bisa menjadi peta jalan bagi Jawa Barat," tambahnya.

Pelatihan berlangsung selama lima hari, yakni 8 - 12 September 2019. Para peserta berasal dari pemangku kepentingan kebencanaan dari 27 kabupaten/kota, serta beberapa pegawai BPSDM Jabar.

Ada berbagai konsep gagasan yang disajikan para peserta. Berbagai konsep ide yang muncul dari para peserta pun mendapat apresiasi dari Emil sebagai pemikiran yang sangat baik.

Konsep Jabar Tangguh Bencana 2040, misalnya. Konsep ini menggunakan pendekatan ide, natural, sosial, budaya, ekonomi, dan politik dengan dukungan teknologi. 

Sementara konsep lain, menekankan pendekatan sinergi program dengan aturan yang logis. Artinya, pembangunan konsep penanganan kebencanaan harus berbasis ilmiah atau kajian.

Ada pula konsep penanganan bencana berbasis pada regulasi atau aturan yang menjadi kebijakan pemerintah. Konsep ini mengharuskan adanya penguatan kelembagaan, di mana kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi, serta dunia pariwisata terintegrasi dengan baik, yang berbasis aplikasi dengan menyajikan data center seputar kebencanaan hingga peringatan kebencanaan yang mudak diakses oleh masyarakat.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini