Demo Tolak RUU KPK, Mahasiswa Merangsek ke Rapat Paripurna DPRD Kepri

"Saya siap dipenjara!" tegasnya.

Suara.Com
Agung Sandy Lesmana
Demo Tolak RUU KPK, Mahasiswa Merangsek ke Rapat Paripurna DPRD Kepri
Ratusan Wadah Pegawai KPK menggelar aksi di Lobi Gedung KPK, Jakarta Jumat (6/9/2019) siang. Dalam aksinya, mereka menolak Capim KPK jilid V yang dianggap bermasalah dan memiliki rekam jejak buruk. (Suara.com/Welly Hidayat)

Suara.com - Gelombang protes pengesahan RUU KPK di DPR menjadi Undang Undang juga tampak terjadi di Kepulauan Riau. Hari ini, lebih seribu mahasiswa dari berbagai kampus menyatroni Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Di ruang rapat paripurna, para mahasiswa mendesak agar anggota DPRD Kepri menolak pengesahan RUU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Keinginan itu disampaikan mahasiswa kepada sembilan anggota DPRD Kepri yang menemui mereka. Namun keinginan itu tidak disetujui Ketua Sementara DPRD Kepri Lis Darmansyah.

Lis beralasan, penolakan seluruh mahasiswa masuk ke ruang paripurna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan.

Selain itu, ruang tersebut masih dipersiapkan untuk rapat paripurna HUT Kepri ke-17 pada 24 September 2019.

"Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab?" tanya Lis kepada mahasiswa.

Lis menegaskan seluruh aspirasi mahasiswa diterima. Namun deklarasi tidak perlu dilakukan di dalam ruang rapat, melainkan cukup di depan Kantor DPRD Kepri.

Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Rindy Apriadi menegaskan siap mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi di ruang rapat paripurna DPRD Kepri.

"Saya siap dipenjara!" tegasnya.

Poin aspirasi yang disampaikan, yakni mahasiswa menuntut DPRD Kepri menolak kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan.

Mereka juga menolak pembentukan Dewan Pengawas KPK dan menolak birokrasi pelaksanaan fungsi penyadapan.

Mahasiswa pun menolak mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dan koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Mereka juga menolak mekanisme penggeledahan dan penyitaan serta status kepegawaian KPK yang disamakan dengan ASN.

"KPK dilemahkan, kita kembali ke masa lalu. Kami tidak siap!" teriak Rindy dalam orasinya. (Antara).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini