Jubir Beberkan 26 Risiko Pelemahan KPK Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu

"Dari identifikasi kami sejauh ini kan ada 26 setidaknya kalau dirinci lagi mungkin bisa jauh lebih banyak..."

Suara.Com
Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat
Jubir Beberkan 26 Risiko Pelemahan KPK Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/10). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyikapi soal belum adanya sinyal dari Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menganggap bahwa bila RUU KPK dijalankan maka setengah aturan internal KPK akan berubah.

"Identifikasi awal yang kami lakukan itu lebih dari setengah peraturan internal KPK akan berubah dengan adanya revisi undang-undang KPK ini, begitu nanti diundangkan dan berlaku," kata Febri saat dikonformasi, Kamis (10/10/2019).

Febri terus menegaskan jika UU KPK baru yang disahkan DPR ini akan berdampak kepada pelemahanan terhadap lembaga antirasuah. Dia pun mencatat sebanyak 26 risiko pelemahan terhadap KPK dari dampak yang ditimbulkan oleh UU KPK baru hasil revisi UU lama KPK.

"Ini tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan bukanlah pekerjaan yang gampang, meskipun kami tidak bisa menghindari beberapa risiko kerusakan atau kelemahan yang terjadi di KPK akibat dari RUU itu. Dari identifikasi kami sejauh ini kan ada 26 setidaknya kalau dirinci lagi mungkin bisa jauh lebih banyak," ujar Febri.

Febri memberikan contoh ketika RUU KPK dijalankan, salah satunya terkait pelemahan kewenangan penyadapan yang dilakukan penyidik KPK. Serta risiko kriminalisasi terhadap pegawai yang melakukan penyadapan.

"Kewenangan penyadapan yang dipangkas, misalnya, atau adanya risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK yang melakukan penyadapan itu juga harus betul-betul kami hitung jangan sampai pegawai KPK yang menjalankan tugasnya justru terancam pidana karena aturan undang-undang yang tidak jelas," ungkap Febri.

Selanjutnya, mengenai batas umur pimpinan KPK yang turut pula menjadi perdebatan. Dimana dalam UU KPK yang baru berada pada 50 tahun. Dengan regulasi tersebut, ada kemungkinan salah satu pimpinan terpilih tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur.

Terakhir, soal jangka waktu SP3 selama dua tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini