Soal Kartel Yamaha - Honda: KPPU Harusnya Ikut Cerdaskan Masyarakat

Begini kata pengamat terkait soal kartel Yamaha - Honda. Perlu dipublikasikan lebih jelas untuk memandu masyarakat.

Suara.Com
RR Ukirsari Manggalani | Manuel Jeghesta Nainggolan
Soal Kartel Yamaha - Honda: KPPU Harusnya Ikut Cerdaskan Masyarakat
Hukum soal permainan harga di pasar kendaraan roda dua (R2), sebagai ilustrasi [Shutterstock].

Suara.com - Yannes Martinus Pasaribu, seorang pengamat otomotif menilai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) selaku penuntut pada kasus kartel yang menyandung Yamaha dan Honda seharusnya juga turut mencerdaskan masyarakat.

Menurutnya, jika memang terjadi permainan harga yang dilakukan oleh Agen Pemegang Merek (APM), sebaiknya ada penjelasan. Hal ini dimaksudkan agar semua paham, mengapa sebuah produk menjadi mahal atau terlalu mahal.

"Jika memang harga sekarang terlalu mahal, tentunya pihak penuntut memiliki argumentasi kuat apa saja yang termasuk mahal dan apa saja yang termasuk murah," ujar Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi Suara.com.

Yamaha meluncurkan skuter otomatis (skutik) Fino terbaru. (suara.com/Insan)
Skuter matik. Sebagai ilustrasi [Suara.com/Insan Krisnamusi].

Seharusnya, tambah Yannes Martinus Pasaribu, ada penjelasan kepada publik. Seperti apa dasar perhitungan kemahalan itu sendiri, dan berapa besar tingkat kemahalannya.

"Saya sendiri jadi ingin tahu, berapa sebetulnya biaya produksi netto kedua motor tadi, sehingga angka sekarang dinyatakan kemahalan," terang Yannes Martinus Pasaribu.

Sebelumnya Mahkamah Agung atau MA telah menolak permohonan kasasi Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Dengan demikian, Yamaha dan Honda tetap dinyatakan sebagai kartel skuter matic 110 cc - 125 cc.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini