Kamis, 13 Desember 2018

KPPPA : Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Implementatif

Bagaimana perlindungan perempuan dan anak agar melepaskan mereka dari permasalahan?

Suara.Com
Silfa Humairah Utami | Vessy Dwirika Frizona
ilustrasi masalah perempuan dan anak. [Shutterstock]
ilustrasi masalah perempuan dan anak. [Shutterstock]

Suara.com - Permasalahan terkait perempuan dan anak merupakan hal yang kompleks dan holistik, diperlukan peran dan koordinasi yang baik antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta perangkat aturan yang mengakomodasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak untuk melepaskan mereka dari berbagai permasalahan hingga ke tingkatan daerah.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, terkait perlindungan anak, di dalamnya harus mencakup ketahanan keluarga dan pengasuhan anak.

“Sebenarnya sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan terkait PPA. Namun, jika kita ingin berbicara mengenai perlindungan perempuan dan anak, maka kita juga harus berbicara mengenai pemenuhan hak dan kesejahteraan mereka. Antara subsistem satu berkaitan dengan subsistem yang lain,” ujar Pribudiarta melalui siaran pers yang diterima Suara.com.

Misalnya, terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memastikan setiap anak yang berada di sana harus mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan. Ada tiga subsistem penting yang harus dimasukkan dalam Raperda agar dapat diimplementasikan dengan baik.

“Yakni sub sistem kesejahteraan sosial, sub sistem peradilan pidana anak, dan sub sistem perubahan perilaku. Juga dipastikan tiga elemen ada didalamnya, ditentukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani permasalahan perlindungan perempuan dan anak, bagaimana tanggung jawab dan fungsinya, serta bagaimana koordinasi berjalan,” sambungnya.

Berdasarkan Undang – Undang Pasal 12 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Kami berharap Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bukan sekadar aturan semata, namun juga dapat secara komprehensif mengatur perlindungan perempuan dan anak di daerahnya dan terlebih penting lagi dapat diimplementasikan oleh OPD setempat,” tutup Pribudiarta kala mengunjungi Kabupaten Bengkulu Selatan belum lama ini.

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini