Soal Serangan Siber Rusia dan China, Ini Penjelasan Ketua KPU

Ketua KPU Arief Budiman: Saya pikir tidak perlulah disebut nama negaranya. Kecuali kita sudah menangkap, baru boleh disebut.

Suara.Com
Liberty Jemadu | Muhammad Yasir
Soal Serangan Siber Rusia dan China, Ini Penjelasan Ketua KPU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, memeriksa kotak suara yang terbuat dari karton tebal kedap air di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (17/12). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]

Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengakui jika pusat data pemilih KPU terus diserang oleh peretas, meski demikian ia menolak untuk menyebut para pelaku serangan atau peretas itu berasal dari negara tertentu.

Sebelumnya dalam wawancara dengan Bloomberg yang ditayangkan Rabu (13/3/2019), Arief menuding peretas Rusia dan China sebagai pelaku serangan siber terhadap sistem komputer KPU.

"Kalau yang menyerang web kita memang ada terus dan itu bisa datang dari mana-mana. Kalau dilihat dari IP adress-nya, serangan datang dari dalam negeri dan dari luar negeri," kata Arief saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

"Saya pikir tidak perlulah disebut nama negaranya. Kecuali kita sudah menangkap, baru boleh disebut," lanjut dia.

Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa KPU belum bisa memastikan IP Adress saja belum bisa dijadikan patokan untuk menentukan asal serangan siber terhadap sistem komputer serta pusat data KPU.

"Tetapi, walaupun menggunakan IP Adress dalam dan luar negeri, orangnya sebetulnya bisa dari mana-mana. Yang pakai IP Adress dalam negeri orangnya bisa juga dari luar, sebaliknya dari luar negeri bisa saja sebetulnya dari dalam negeri," beber dia.

"Jadi, tidak seperti yang diberitakan itu bahwa yang meng-hack itu pasti dari situ. Enggak," tegas Arief.

Sebelumnya kepada Bloomberg Arief mengatakan bahwa peretas asal Rusia dan China hampir setiap jam melancarakan serangan siber terhadap KPU.

Para peretas Rusia dan China itu, kata dia, berusaha memanipulasi serta memodifikasi data pemilih. Tak hanya itu, peretas juga berusaha menambahkan pemilih palsu dan memalsukan identitas pemilih.

"Perilaku pemilih bisa diubah dengan mendelegitimasi penyelenggara pemilu," ujar Arief kepada Bloomberg.

Komentar

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini