Yuniyanti: TKW Teraniaya di Negeri Orang, Dihina Suami Sendiri

Bahkan, ada suami yang melontarkan pertanyaan menyudutkan seperti kamu tidur dengan siapa di sana?

Suara.Com
Reza Gunadha | Erick Tanjung
Yuniyanti: TKW Teraniaya di Negeri Orang, Dihina Suami Sendiri
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah. [Suara.com/Erick Tanjung]

Anda pernah juga mendampingi TKW, apakah ada cerita salah satu nasib TKI yang pernah Anda tangani?

Aku menangani kasus Marry Jane, Merry Utami. Aku sudah 20 tahun, sejak masih bekerja di lembaga nirlaba, menangani berbagai kasus kekerasan, hukuman mati, anak kecil yang dikirimkan ke luar negeri tahu-tahu dirinya hamil, dipaksa kawin siri dengan majikannya, dan banyak lagi.

TKW juga menjadi korban penjualan manusia. Menurut Anda bagaimana penanganan korban trafficking sekarang, apakah ada perkembangannya? Kita sudah punya Undang-Undang PTPPO dan juga sudah dibentuk P2TP2A di berbagai daerah?

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) itu dulu lahirnya juga dari Komnas Perempuan. Kami turut mengawal konsepnya. Ide utamanya adalah, kekerasan terhadap perempuan harus ditangani secara komprehensif, baik oleh polisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, ada psikolog, agar korban tidak “disepak sana sepak sini”, di lempar sana, lempar sini.

Komnas perempuan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang mendampingi korban. Tetapi kalau ditanya efektif atau tidak, di sejumlah di sejumlah wilayah efektif, ada yang cukup baik.

Di DKI Jakarta sebenarnya lumayan, tapi ada juga di wilayah yang responsnya minim.Terkadang hanya ada bangunan kantornya, anggarannya masih sangat kecil. Tapi ada juga daerah seperti di Semarang yang visum pun bisa gratis. Jadi Komnas perempuan bekerjasama dengan Jateng untuk itu, jadi tergantung wilayah, tidak bisa disamakan.

Tapi memang, P2TP2 kecendrungannya masih menangani isu-isu kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, kekerasan terhadap perempuan itu banyak. Ada kekerasan publik, ada perdagangan perempuan, kekerasan agama terhadap perempuan dan lain sebagainya.

Jumlah TKI diperkirakan mencapai 9 juta orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memprediksi 20 persen TKI yang dikirim ke luar negeri adalah korban perdagangan manusia. Korbannya mayoritas perempuan. Bagaimana persoalan ini bisa terjadi?

Untuk data itu saya tidak bisa mengonfirmasi, soalnya Komnas Perempuan tidak mendata itu. Masing-masing negara berbeda. Seperti di Hong Kong itu kerentanannya ada pada masalah kontrak. Setiap TKI kembali ke sana, harus membuat kontrak ulang dan dianggap TKI baru, itu kan juga menyulitkan.

Sementara di Arab Saudi sama seperti Malaysia, karena soal kebijakan moratorium yang sepihak. Jadi, masing-masing negara berbeda persoalannya. Ada perdagangan perempuan yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah.

Pemerintah belum siap sebetulnya, harus ada pemetaan masalah sehingga bisa membuat solusi. Tak hanya itu, pencegahan perdagangan perempuan dan persoalan TKi lainnya seharusnya bisa dicegah sejak di daerah asalnya masing-masing.

Apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan? Dan apa yang bisa dilakukan sebagai pendampingan terhadap korban? Apa yang bisa dikerjakan untuk membangkitkan kesadaran perlindungan TKI, khususnya perempuan?

 Pertama, yang bertanggung jawab tidak hanya perempuannya. Kaum perempuan harus memunyai kecukupan ilmu pengetahuan, itu pasti. Tapi, persoalan TKI mayoritas adalah isu kemanusiaan, sehingga harus menjadi perhatian publik, baik negara ataupun masyarakat. Tapi yang juga penting adalah, responbilitas para pelaku bisnis TKI.

Tantangan negara terhadap perdagangan perempuan sekarang apa?

Ya sebetulnya soal penegakan hukum. Kasus-kasus perdagangan peremuan harus menjadi isu bersama, agar upaya pencegahannya efektif.

Berbagai regulasi untuk melindungi perempuan dari jejaring perdagangan manusia harus dibuat, dan diimplementasikan sampai ke tingkat daerah.

Selanjutnya chevron_right

Baca Juga

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini